Untuk mencapai target tersebut tentu diperlukan investasi baru berupa pembelian alat alat penunjang. Dari hasil analisa team tehnis PT BIB peralatan penunjang kegiatan penambangan yang perlu ditambah adalah 6 unit Dam Truck untuk hauling batubara. 4 Unit ADT untuk OB dan 2 Unit Excavator Dossan 500. Berpijak pada analisa investasi dan …
sebagai bukti bahwa penambangan emas yang ada di Kecamatan Cerenti ini menimbulkan masalah yang tidak kecil bagi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini dikarenakan kegiatan penambangan yang dilakukan sudah menimbulkan dampak lingkungan yang cukup serius, hal ini tandai oleh beberapa fenomena berikut ini: 1.
Oleh: Sania Athilla, S.H. Tumpang tindih Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) menjadi salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam industri sektor pertambangan di Indonesia.. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada terhambatnya kegiatan operasional penambangan, namun dapat pula memicu konflik lanjutan, baik hukum maupun sosial.
Luasan IUP yang dimiliki PT Timah tersebut di atas meliputi 90% dari total luasan IUP yang dikeluarkan pemerintah, sia dimiliki oleh perusahaan swasta lainnya. Namun demikian, luasan areal tambang timah juga dapat berasal dari kegiatan tambang inkonvensional (TI) yang melakukan penambangan di luar area IUP dan di
kebijakan yang memberikan izin kepada siapapun untuk menambang timah. Penambangan yang semula banyak dilakukan di darat, lama kelamaan dan karena kebutuhan dalam aspek ekonomi, juga dilakukan di laut. Akibatnya, penambangan yang sebagian besar dilakukan tanpa izin berdampak pada kerusakan lingkungan dan aspek hukum dan
7 propinsi penghasil minyak bumi terbesar di indonesia cadangan minyak bumi yang dimiliki dimiliki indonesia tersebar di berbagai wilayah mulai dari pulau sumatera kalimantan hingga papua. TOKO 1 TOKO 2 Source: Cepu juga termasuk salah satu kabupaten yang berbatasan dengan provinsi jawa timur. TOKO 1 TOKO 2 Source: finance ...
JAKARTA - PT Bayan Resources Tbk (BYAN) menghentikan pertambangan di Kecamatan Long Bangun, Kutai Barat, Kalimantan Timur seluas 5.000 hektare (Ha). Wilayah itu digarap PT Mahakam Bara Energi (MBE) dan PT Mahakam Energi Lestari (MEL), anak usaha BYAN. Dalam keterbukaan informasi dikutip Kamis (23/2), Jenny Quantero, Direktur PT Bayan …
Di Indonesia, penambangan tembaga secara besar-besaran baru dilaksananak di Irian Jaya. ... atau bahan tambang strategis. Adalah bahan tambang yang hanya boleh dimiliki oleh pemerintah. Contohnya antara lain: batubara, minyak bumi, alumunium, timah putih, besi, dll. ... (open pit mining) di wilayah operasi pertama, yaitu di Tambang Air Laya ...
kriteria yang dimiliki oleh pemerintah. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) adalah bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Kegiatan pertambangan rakyat hanya dapat dilaksanakan di dalam wilayah pertambangan rakyat. Sedangkan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) adalah bagian dari wilayah
dijual masyarakat di sekitar wilayah tersebut. Dari kondisi tersebut sangat perlu untuk dilakukan penelitian baik studi tentang besar potensi bahan tambang di wilayah sungai sehingga nantinya akan menjadi acuan bagi pemerintah tentang potensi bahan tambang galian C (sirtu) yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Penelitian dilakukan pada
Pada blok ini tidak ada pemukiman masyarakat. Penambangan di daerah ini dilakukan oleh masyarakat yang bermukim di daerah lain di Desa Pucangan. Pada blok daerah Gunung Singget, luas lahan yang ditambang sekitar 15 ha, cadangan bisa ditambang hingga sampai 20 tahun. Kegiatan penambangan saat ini masih di terbuka untuk tanah urug.
2. Penambangan batubara Batu bara adalah salah satu hasil tambang yang dihasilkan dari pembekuan fosil hewan purba pada zaman dahulu. Wilayah Indonesia dikenal sebagai Negara yang kaya akan sumber daya alamnya.salah satu kekayaan alam yang dimiliki Indonesia adalah cadangan batubara yang lumayan besar. cadangan batubara tersebut …
2015. Kulon Progo merupakan bagian dari wilayah Yogyakarta yang letaknya paling barat dan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo serta mayoritas penduduk di hampararan pantai selatan bermata pencaharian pertanian produktif Salah satu dari hasil pertanian tersebut seperti padi, cabe, melon, semangka, sayur mayur, kelapa dan lain sebagainya.
"Untuk itu wilayah izin usaha pertambangan khusus eks PKP2B tadi yang akan ditawarkan kepada badan usaha swasta yang dimiliki oleh ormas hanya akan mengusahakan komoditas batu bara yang memiliki tingkat kesulitan penambangan yang relatif mudah dan dapat secara langsung memberikan manfaat bagi masyarakat," katanya.
Demikian halnya dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Fakfak terkait dengan penanggulangan penambangan pasir ilegal di wilayah pesisi Kabupaten Fakfak dalam implementasinya tidak ada protes atau keberatan dari anggota legislatif Kabupaten Fakfak. 6 Faktor Budaya Faktor budaya yang teridentifikasi sebagai pendorong implementasi kebijakan ...
Volume 5, Issue 4, Desember2023 E-ISSN 2721-064 421 Problematika Penambangan Pasir Sebagai Wujud Antroposentrisme: Studi Kasus di Wilayah Rumpin Kab. Bogor Wanda Qori Agustini1*, David Marpaung1 1Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa *Email Korespondensi: [email protected]
Citation preview. WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT DAN PERMASALAHANNYA DI PROVINSI PAPUA I. PENDAHULUAN Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) adalah bagian dari Wilayah Pertambangan dimana kegiatan usaha pertambangan rakyat dilakukan (Pasal 1 ayat 32 UU No. 4 Tahun 2009). Usaha pertambangan rakyat dapat dilaksanakan bila telah ada Izin …
Izin yang wajib dimiliki dalam kegiatan usaha pertambangan sesuai Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 adalah izin usaha pertambangan (IUP), Izin pertambangan rakyat (IPR) atau izin pertambangan khusus (IUPK) adapun untuk kegiatan penampungan, pemanfaatan, pengelolaan, pemurnian, pengangkutan, penjualan hasil tambang sesuai Pasal 161 UU No. 4 …
Ø Pada tahun 2008 Kodam IV Diponegoro menyetujui penambangan pasir besi di wilayah tersebut. Ø Dan pada tahun yang sama 2008, pemerintah daerah Kebumen memberikan izin kepada PT.MNC untuk melakukan eksplorasi di wilayah tersebut. Ø Januari 2011 akhirnya pemerintah memberikan izin eksplorasi kepada PT. MNC selama 10 tahun …